Akademisi–Nelayan Satukan Data dan Bahas Masalah Pesisir Bintan
2 min read
Akademisi–Nelayan Satukan Data Pesisir Bintan
Bintan, Aksaranet.com – DPD KNTI Bintan mengumpulkan nelayan, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam diskusi publik tenurial pesisir di Balai Pertemuan Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kamis (12/2/2026).
Forum ini menitikberatkan pemetaan data dan persoalan riil pesisir sebagai dasar penyusunan kebijakan kelautan dan perikanan yang lebih presisi.
Panitia menghadirkan unsur nelayan, LAM Bintan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta dosen maritim dari UMRAH. Peserta membedah kondisi lapangan sekaligus menautkannya dengan kerangka regulasi dan kajian ilmiah.
Ketua KNTI Bintan, Syukur Hariyanto, S.I.P menegaskan pendekatan akademik penting untuk memperkuat advokasi nelayan.
“Kami mengundang nelayan, lembaga adat, dinas, dan akademisi. Akademisi memberi pemahaman berbasis pengetahuan dan regulasi. Ada dosen UMRAH yang memaparkan langsung materinya,” ujarnya.
Ia menyebut forum ini menargetkan peta terpadu potensi dan masalah kelautan-perikanan Bintan agar intervensi program pemerintah tidak meleset sasaran.
“Tujuan kegiatan ini memetakan seluruh potensi dan persoalan kelautan-perikanan di Bintan. Harapannya pemerintah mendapat data kuat dan bisa fokus pada kebutuhan nyata nelayan,” kata Syukur.
Dalam diskusi, nelayan memaparkan sejumlah isu prioritas, seperti pencemaran minyak hitam, distribusi solar, konflik ruang tangkap, praktik alat tangkap terlarang, serta penyempitan area tangkap akibat aktivitas industri dan kapal besar.
“Nelayan bukan anti investasi, tapi mereka ingin investasi itu bersahabat dengan nelayan dan lingkungan,” tegasnya.
Kepala Desa Teluk Bakau, Abdul Wahid, menambahkan peran media ikut menentukan arah pengawalan isu pesisir. Ia menilai pers menjadi penghubung informasi sekaligus pengawas sosial.
“Pers itu kontrol sosial dan sumber informasi bagi masyarakat. Kehadiran pers sebagai mitra sangat membantu kami menyampaikan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Ia berharap kolaborasi desa, organisasi nelayan, kampus, dan pers terus diperkuat agar persoalan pesisir mendapat respons kebijakan yang cepat dan terukur. (Red)
